Latest Post
Tampilkan postingan dengan label Politik NAS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik NAS. Tampilkan semua postingan
Usai Putusan MK, Babang Bayu Suseno siap di Lantik menjadi Bupati Muaro Jambi
Written By Register Center on Senin, 03 Februari 2025 | 22.12
Fajarbanhsa - Muaro Jambi, 4 Februari 2025 – Bambang Bayu Suseno menyatakan kesiapannya untuk dilantik sebagai Bupati Muaro Jambi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa dari pasangan lawannya, Zuwanda-Sawaludin, pada hari ini. Pelantikan dijadwalkan akan segera dilakukan, namun lokasi pelantikan belum ditentukan. Pelantikan ini diharapkan akan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting serta masyarakat setempat.
Pasangan Bambang Bayu Suseno - Junaidi berhasil memenangkan Pilkada 2024 dengan meraih 73.434 suara, menjadikan mereka pemimpin baru di Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sambutannya, Bambang menyatakan komitmennya untuk membawa perubahan positif bagi daerah tersebut.
"Saya berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat Muaro Jambi. Saya dan Junaidi akan bekerja keras untuk mewujudkan program-program yang telah kami janjikan selama kampanye. Fokus utama kami adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan mengembangkan potensi daerah," ujar Bambang Bayu Suseno dalam pidatonya.
Bambang juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan bekerja sama dalam membangun Muaro Jambi. "Kami tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama," tambahnya.
Masyarakat Muaro Jambi menyambut pelantikan ini dengan penuh harapan. Mereka berharap kepemimpinan Bambang Bayu Suseno dapat membawa perubahan yang signifikan dan menjadikan Muaro Jambi lebih maju dan sejahtera.
Dalam perjalanan kariernya, Bambang Bayu Suseno dikenal sebagai sosok yang gigih dan berdedikasi. Sebelum terjun ke dunia politik, ia pernah menjalani berbagai profesi, termasuk menjadi penjual es dan sopir angkot. Pengalaman hidupnya yang beragam menjadikannya lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Pelantikan ini menandai awal baru bagi Kabupaten Muaro Jambi. Bambang Bayu Suseno dan Junaidi kini mengemban tanggung jawab besar untuk membawa daerah ini menuju masa depan yang lebih baik. (Red)
Menkum Yasonna: Semua Menteri Harus Siap Direshuffle
Written By Register Center on Senin, 24 April 2017 | 21.49
Yasonna menilai reshuffle diperlukan agar menteri bekerja maksimal.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly. (Chung)
FAJARBANGSA.CO.ID – Isu reshuflle jilid III kembali mencuat setelah pernyataan Presiden Joko Widodo yang siap mengganti menteri jika tak memenuhi target. Spekulasi pun bermunculan jika perombakan kabinet akan segera dilakukan. Menanggapi hal itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, menyerahkan sepenuhnya urusan perombakan kabinet itu kepada Presiden Jokowi.
"Jadi begini, soal reshuffle itu sepenuhnya otoritas presiden, konstitusional itu," kata Yasonna saat ditemui di Gedung DPR, Selasa 25 April 2017.
Menurut dia, evaluasi terhadap kinerja menteri memang harus dilakukan. Evaluasi itu dinilainya perlu dilakukan untuk memacu kinerja para menteri Kabinet Kerja.
"Kalau (evaluasi) tidak jalan, ya nanti orang berada di zona nyaman terus. Harus ada itu supaya ada target-target, para menteri bekerja sepenuh-penuh hatinya, sebaik-baiknya," lanjut politisi PDI Perjuangan itu.
Ketika ditanya kesiapan dirinya jika terkena reshuffle, Yasonna menjawab santai. Ia menekankan setiap menteri harus siap dan menyanggupi. "Semua harus siap," kata Yasonna.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung pergantian menteri di Kabinet Kerja bila para pembantunya itu gagal memenuhi target yang ditetapkannya. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Kongres Ekonomi Umat di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu 22 April 2017.
“Saya bekerja memang selalu memakai target. Jadi Pak Menteri pernah bertanya kepada saya, Pak targetnya terlalu besar, terlalu gede. Itu urusannya menteri. Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya,” kata Jokowi.
Sumber"VIVA.CO.ID"
FAJARBANGSA.CO.ID – Isu reshuflle jilid III kembali mencuat setelah pernyataan Presiden Joko Widodo yang siap mengganti menteri jika tak memenuhi target. Spekulasi pun bermunculan jika perombakan kabinet akan segera dilakukan. Menanggapi hal itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, menyerahkan sepenuhnya urusan perombakan kabinet itu kepada Presiden Jokowi.
"Jadi begini, soal reshuffle itu sepenuhnya otoritas presiden, konstitusional itu," kata Yasonna saat ditemui di Gedung DPR, Selasa 25 April 2017.
Menurut dia, evaluasi terhadap kinerja menteri memang harus dilakukan. Evaluasi itu dinilainya perlu dilakukan untuk memacu kinerja para menteri Kabinet Kerja.
"Kalau (evaluasi) tidak jalan, ya nanti orang berada di zona nyaman terus. Harus ada itu supaya ada target-target, para menteri bekerja sepenuh-penuh hatinya, sebaik-baiknya," lanjut politisi PDI Perjuangan itu.
Ketika ditanya kesiapan dirinya jika terkena reshuffle, Yasonna menjawab santai. Ia menekankan setiap menteri harus siap dan menyanggupi. "Semua harus siap," kata Yasonna.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung pergantian menteri di Kabinet Kerja bila para pembantunya itu gagal memenuhi target yang ditetapkannya. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Kongres Ekonomi Umat di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu 22 April 2017.
“Saya bekerja memang selalu memakai target. Jadi Pak Menteri pernah bertanya kepada saya, Pak targetnya terlalu besar, terlalu gede. Itu urusannya menteri. Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya,” kata Jokowi.
Sumber"VIVA.CO.ID"
Anies Bicara Reshuffle dan Nyamuk Kecil ke Pilkada DKI
Written By Register Center on Minggu, 23 April 2017 | 22.28
POLITIK
Terkena reshuffle jilid II, istana sempat tawari Anies jabatan lain.
Anies Baswedan saat akan Salat Jumat di Bukit Duri, Jumat (21/4/2017).
FAJARBANGSA.co.id – Calon Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan berbagi cerita pengalaman dirinya yang terkena reshuffle jilid II sampai diusung maju ke Pilkada DKI 2017. Dia menyampaikan hal ini kepada jemaah pondok pesantren Al-Itqon di Cengkareng, Jakarta Barat.
Anies mengaku saat diberhentikan sebagai Menteri Pendidikan, ketika itu ia ditelepon oleh 'atasan' dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepadanya.
"Tahu-tahu ditelepon sama atasan sudah cukup. Saya ditelepon habis Magrib. Waktu itu ramai reshuffle. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, bilang ke saya sudah yah terima kasih. Habis itu, saya ditanya, mau jadi apa? Saya bilang tidak mau," ujar Anies, Senin, 24 April 2017.
Anies menekankan saat itu, memang dirinya tak mau jadi apa-apa jika memang terkena reshuffle. Alasannya, ia hanya bersedia jika negara membutuhkan. "Saya kembali ke rumah, nyantai sama anak istri, eh tahu-tahu nama saya muncul di survei, angkanya tinggi (sebagai calon gubernur DKI, red)," lanjut Anies.
Ia pun sempat heran saat namanya masuk survei bursa cagub DKI. Padahal, pasca terkena reshuffle, ia sama sekali tak pernah melakukan kampanye dan promosi apapun terkait Pilkada DKI.
"Idul Adha kemarin saya sampai tidak salat Ied, karena demam berdarah, dan saya harus pidato di New York, Amerika tanggal 23 September," tuturnya.
Karena terbaring di kasur rumah sakit, pria yang gemar menunggangi Vespa ini pun tidak dapat terbang ke New York. Saat terbaring di rumah sakit, Anies mengaku ditemui Ketua Umum DPP PPP, Romahumuziy atau Romi.
"Jadi Allah ngirim nyamuk kecil, dan ketika saya di rumah sakit masih pakai infus, saya ditanya sama ketua partai, PPP, Muhammad Romahurmuziy," katanya.
Saat itu, kata dia, Romi bertanya pada dirinya terkait kesiapan maju ke Pilkada DKI Jakarta sebagai calon gubernur. Jika maju, saat itu Anies akan diusung koalisi PKS dan Gerindra.
"Pak Anies siap enggak kalau jadi gubernur? Insya Allah siap. Dan yang nyalonin itu dari PKS dan Gerindra, coba bayangin itu kan partai yang tadinya mendukung pasangan sebelah. Artinya partai ini bukan berpolitik, tapi memang untuk bernegara," jelasnya.
Sumber"VIVA.co.id"
Terkena reshuffle jilid II, istana sempat tawari Anies jabatan lain.
Anies Baswedan saat akan Salat Jumat di Bukit Duri, Jumat (21/4/2017). FAJARBANGSA.co.id – Calon Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan berbagi cerita pengalaman dirinya yang terkena reshuffle jilid II sampai diusung maju ke Pilkada DKI 2017. Dia menyampaikan hal ini kepada jemaah pondok pesantren Al-Itqon di Cengkareng, Jakarta Barat.
Anies mengaku saat diberhentikan sebagai Menteri Pendidikan, ketika itu ia ditelepon oleh 'atasan' dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepadanya.
"Tahu-tahu ditelepon sama atasan sudah cukup. Saya ditelepon habis Magrib. Waktu itu ramai reshuffle. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, bilang ke saya sudah yah terima kasih. Habis itu, saya ditanya, mau jadi apa? Saya bilang tidak mau," ujar Anies, Senin, 24 April 2017.
Anies menekankan saat itu, memang dirinya tak mau jadi apa-apa jika memang terkena reshuffle. Alasannya, ia hanya bersedia jika negara membutuhkan. "Saya kembali ke rumah, nyantai sama anak istri, eh tahu-tahu nama saya muncul di survei, angkanya tinggi (sebagai calon gubernur DKI, red)," lanjut Anies.
Ia pun sempat heran saat namanya masuk survei bursa cagub DKI. Padahal, pasca terkena reshuffle, ia sama sekali tak pernah melakukan kampanye dan promosi apapun terkait Pilkada DKI.
"Idul Adha kemarin saya sampai tidak salat Ied, karena demam berdarah, dan saya harus pidato di New York, Amerika tanggal 23 September," tuturnya.
Karena terbaring di kasur rumah sakit, pria yang gemar menunggangi Vespa ini pun tidak dapat terbang ke New York. Saat terbaring di rumah sakit, Anies mengaku ditemui Ketua Umum DPP PPP, Romahumuziy atau Romi.
"Jadi Allah ngirim nyamuk kecil, dan ketika saya di rumah sakit masih pakai infus, saya ditanya sama ketua partai, PPP, Muhammad Romahurmuziy," katanya.
Saat itu, kata dia, Romi bertanya pada dirinya terkait kesiapan maju ke Pilkada DKI Jakarta sebagai calon gubernur. Jika maju, saat itu Anies akan diusung koalisi PKS dan Gerindra.
"Pak Anies siap enggak kalau jadi gubernur? Insya Allah siap. Dan yang nyalonin itu dari PKS dan Gerindra, coba bayangin itu kan partai yang tadinya mendukung pasangan sebelah. Artinya partai ini bukan berpolitik, tapi memang untuk bernegara," jelasnya.
Sumber"VIVA.co.id"
Media Asing Kaitkan Kekalahan Ahok dan Kemenangan Anies dengan Sentimen Agama
Written By Register Center on Rabu, 19 April 2017 | 22.38
FAJARBANGSA.CO.ID, JAKARTA - Pemilihan Gubernur-Wagub DKI
Jakarta yang menyebabkan tersingkirnya gubernur petahana, Basuki Tjahaja
Purnama alias Ahok, menjadi sorotan media asing arus utama.
Ahok dilihat sebagai tokoh fenomenal dan antikorupsi. Namun, Ahok
menjadi pergunjingan luas tidak saja di Indonesia, tetapi di luar
negeri, akibat sentimen agama dan etnis.
Kekalahan Ahok dan kemenangan Anies Baswedan, mantan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, itu
diartikulasikan dalam terminologi atau diksi yang dikaitkan dengan
masalah agama dan ras oleh sejumlah media asing arus utama.
Media Arab berbasis di Doha, Qatar, Al Jazerra, menyebutkan, Ahok
yang sedang “diadili karena penistaan” agama kalah dari Anies "setelah
kampanye agama yang memecah belah”.
Dari hasil penghitungan cepat oleh 10 lembaga survei, “gubernur
Kristen di ibu kota Jakarta” kalah telak setelah “kampanye yang dimulai
dengan perbedaan agama dan rasial di negara berpenduduk Muslim terbesar
di dunia itu,” demikian Al Jazeera, Rabu (19/4/2017).
Ahok sedang diadili karena kasus penistaan agama Islam, demikian media Arab tersebut.
Dalam beberapa bulan ini, “ratusan ribu warga Indonesia melakukan
protes menentangnya di Jakarta, mencaci maki keturunan China itu, dan
menuntutnya untuk dipenjara atau dibunuh,” kata media Arab itu.
Anies dilihat sebagai “seorang politisi Muslim berpendidikan tinggi,
memanfaatkan serangan balik terhadap Ahok dengan mencari dukungan dari
para ulama konservatif dan tokoh di radikal ‘pinggiran’ yang menentang
pemilihan non-Muslim.”
Anies Baswedan disebut mendapat dukungan dari “elite politik dan
bisnis yang kalah telak pada Pilpres 2014” dan yang mencari jalan untuk
maju pada Pilpres 2019, demikian Al Jazeera.
Ian Wilson, ahli Indonesia dari Murdoch University di Australia
barat, mengatakan, kemenangan Anies atau kelahan Ahok sebagai indikasi
bahwa identitas digunakan sebagai “senjata politik”.
Pemberitaan dengan nada yang yang sama disampaikan harian New York Times (NYT).
Salah satu media arus utama AS itu menambahkan, Ahok kalah “dalam pertarungan sengit yang secara luas dipandang sebagai ujian toleransi agama dan etnis.”
Ahok telah mengaku kalah dan mengucapkan selamat kepada Anies. Ia meminta para pendukungnya untuk “melupakan semua hal yang terjadi selama kampanye” – merujuk kepada isu perbedaan agama sentimen rasial yang mewarnai kampanye.
Menurut para analis, Ahok sulit bangkit dari kerusakan yang dilakukan “kelompok-kelompok radikal yang menggunakan agama sebagai senjata politik, meskipun peraturan pemerintah puluhan tahun melarang cara seperti itu,” demikian media AS tersebut.
“Hal itu menunjukkan kepada saya bahwa kelompok radikal semakin mengakar di masyarakat, khususnya di daerah perkotaan,” demikian NYT mengutip salah satu pengamat di Indonesia.
NYT menambahkan, “Kekalahan Basuki akan semakin memberanikan kelompok-kelompok garis keras untuk memberikan tekanan lebih lanjut di Jakarta dan pemerintah pusat untuk mewujudkan agenda ultrakonservatif, yang meliputi pelembagaan hukum Islam dan melarang penjualan alkohol.”
Anies, yang keturunan Arab itu, oleh para pendukungnya “disebut gubernur ‘anak pribumi’ dan berjanji untuk menyelesaikan masalah ibu kota,” kata NYT. Anies juga mengatakan, “perjalanan kita masih panjang.”
Menurut NYT, Anies secara pribadi tidak langsung menyerang soal agama dan etnis Basuki, tapi “ia bertemu dengan para pemimpin Islam garis keras selama kampanye dan tur ke masjid-masjid”.
Sementara CNN menyebutkan, kelahanan Ahok “kemungkinan akan dilihat sebagai kemenangan bagi umat Islam konservatif di Indonesia, yang telah berkampanye keras terhadap gubernur Kristen etnis Tionghoa yang dikenal sebagai Ahok itu.”
Indonesia adalah negara yang paling padat penduduk Muslim-nya di dunia. Dari sekitar 263 juta jiwa penduduk Indonesia, sekitar 87 persen di antaranya adalah pemeluk Islam.
Salah satu media arus utama AS itu menambahkan, Ahok kalah “dalam pertarungan sengit yang secara luas dipandang sebagai ujian toleransi agama dan etnis.”
Ahok telah mengaku kalah dan mengucapkan selamat kepada Anies. Ia meminta para pendukungnya untuk “melupakan semua hal yang terjadi selama kampanye” – merujuk kepada isu perbedaan agama sentimen rasial yang mewarnai kampanye.
Menurut para analis, Ahok sulit bangkit dari kerusakan yang dilakukan “kelompok-kelompok radikal yang menggunakan agama sebagai senjata politik, meskipun peraturan pemerintah puluhan tahun melarang cara seperti itu,” demikian media AS tersebut.
“Hal itu menunjukkan kepada saya bahwa kelompok radikal semakin mengakar di masyarakat, khususnya di daerah perkotaan,” demikian NYT mengutip salah satu pengamat di Indonesia.
NYT menambahkan, “Kekalahan Basuki akan semakin memberanikan kelompok-kelompok garis keras untuk memberikan tekanan lebih lanjut di Jakarta dan pemerintah pusat untuk mewujudkan agenda ultrakonservatif, yang meliputi pelembagaan hukum Islam dan melarang penjualan alkohol.”
Anies, yang keturunan Arab itu, oleh para pendukungnya “disebut gubernur ‘anak pribumi’ dan berjanji untuk menyelesaikan masalah ibu kota,” kata NYT. Anies juga mengatakan, “perjalanan kita masih panjang.”
Menurut NYT, Anies secara pribadi tidak langsung menyerang soal agama dan etnis Basuki, tapi “ia bertemu dengan para pemimpin Islam garis keras selama kampanye dan tur ke masjid-masjid”.
Sementara CNN menyebutkan, kelahanan Ahok “kemungkinan akan dilihat sebagai kemenangan bagi umat Islam konservatif di Indonesia, yang telah berkampanye keras terhadap gubernur Kristen etnis Tionghoa yang dikenal sebagai Ahok itu.”
Indonesia adalah negara yang paling padat penduduk Muslim-nya di dunia. Dari sekitar 263 juta jiwa penduduk Indonesia, sekitar 87 persen di antaranya adalah pemeluk Islam.
"Kami harus melupakan perbedaan. Kita semua sama," kata
Ahoksetelah hasil pemilu awal menunjukkan ia tertinggal jauh dari Anies,
tulis CNN.
Para analis, demikian CNN, mengatakan, “kelahanan Ahok akan mendorong
penggunaan agama sebagai alat politik dalam pemilu di Indonesia.”
Majalah Times, kantor berita Associated Presse (AP) dan ABC
NewsAustralia juga mengartikulasikan kelahanan Ahok dan kemenangan Anies
dengan nada yang hampir sama.
“Baswedan telah menarik dukungan dari ulama konservatif yang menentang pemilihan non-Muslim,” demikian AP.
“Polarisasi masa kampanye telah merusak reputasi Indonesia yang menganut bentuk Islam moderat,” tulis AP lagi.
Meski demikian, Anies telah mengajak warga Jakarta untuk bersatu dan
bersama-sama membangun Jakarta, tak lagi menonjolkan perbedaan.
"Bagi kami, perjalanan masih panjang, usaha kami tidak hanya
memenangkan pemilu tapi tujuan utama kami adalah untuk menciptakan
kembali keadilan sosial bagi warga Jakarta," kata Anies seperti dirilis
ABC News.
Amien Rais: Jika Ahok Curang, Akan Ada Gerakan Massa
Written By Register Center on Selasa, 11 April 2017 | 08.43
Akan ada gerakan rekonstruksi, gerakan-gerakan koreksi.
Politikus PAN, Amien Rais.
Nasional, fajarbangsa.co.id – Ketua
Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, memprediksi, jika
dalam pelaksanaan Pilkada DKI terjadi kecurangan, ada potensi gerakan
massa turun ke jalan.
Hal itu ia ditujukan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat beserta tim pemenangannya.
"Kalau sampai Ahok menang karena curang, saya kira akan ada gerakan rekonstruksi. Gerakan-gerakan koreksi. Bentuknya seperti apa, saya tidak tahu," kata Amien saat menghadiri pertemuan di kediaman Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Senin 10 April 2017.
Mantan ketua MPR itu menjelaskan, acara di kediaman Prabowo hanya pertemuan antarpartai koalisi dan tokoh-tokoh nasional yang menjadi bagian pendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Dia mengatakan, para tokoh tersebut akhirnya menyepakati untuk melawan tindakan kecurangan, agar pelaksanaan pesta demokrasi itu berjalan jujur dan adil.
Amien melanjutkan, indikasi kecurangan itu sudah muncul ke permukaan, yakni melakukan politik uang, untuk memengaruhi pilihan masyarakat di pilkada. "Jelas sekali (dugaan kecurangan), terutama uang," kata Amien.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, mantan Panglima TNI Djoko Santoso, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Kwik Kian Gie, serta mantan Komisioner KPK Busyro Muqodas.
Politikus PAN, Amien Rais.
Hal itu ia ditujukan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat beserta tim pemenangannya.
"Kalau sampai Ahok menang karena curang, saya kira akan ada gerakan rekonstruksi. Gerakan-gerakan koreksi. Bentuknya seperti apa, saya tidak tahu," kata Amien saat menghadiri pertemuan di kediaman Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Senin 10 April 2017.
Mantan ketua MPR itu menjelaskan, acara di kediaman Prabowo hanya pertemuan antarpartai koalisi dan tokoh-tokoh nasional yang menjadi bagian pendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Dia mengatakan, para tokoh tersebut akhirnya menyepakati untuk melawan tindakan kecurangan, agar pelaksanaan pesta demokrasi itu berjalan jujur dan adil.
Amien melanjutkan, indikasi kecurangan itu sudah muncul ke permukaan, yakni melakukan politik uang, untuk memengaruhi pilihan masyarakat di pilkada. "Jelas sekali (dugaan kecurangan), terutama uang," kata Amien.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, mantan Panglima TNI Djoko Santoso, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Kwik Kian Gie, serta mantan Komisioner KPK Busyro Muqodas.
Prabowo: Pak Ahok Cukup Satu Periode Saja
Ia mengaku dulu mencalonkan Ahok sebagai wakil gubernur.
Nasional, fajarbangsa.co.id – Ketua Umum
Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pendapatnya terkait
kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Prabowo mengatakan agar Ahok tak lagi menjabat di periode selanjutnya.
Hal tersebut, menurut Prabowo, bukan tanpa alasan. Ia mencermati fenomena yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Seperti demo besar-besaran terkait penistaan agama, yang menyeret nama Ahok.
Oleh sebab itu, ia mengatakan, untuk masa depan yang lebih baik, Ahok sebaiknya tidak lagi menjadi gubernur di periode selanjutnya.
"Saya kira, demi masa depan yang baik, Pak Ahok cukup satu periode saja lah," kata Prabowo saat menghadiri acara deklarasi dukungan Komunitas Kristiani untuk Anies-Sandi di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 11 April 2017.
Prabowo mengakui, memang ia dulu mendukung Ahok untuk maju menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, mendampingi pria yang sekarang menjadi Presiden RI, Joko Widodo.
Namun, setelah melihat perkembangan yang ada saat ini, ia menilai Ahok tidak pantas memimpin DKI.
"Saya juga yang dulu mencalonkan Ahok. Saya dulu ingin buktikan kalau kita Pancasila, ingin buktikan ke semua orang. Tapi, ya sudah lah. Sekarang jangan kita lihat ke belakang. Kita perlu pemimpin baik, pemimpin yang sopan dan tidak sombong," ujarnya.
Hal tersebut, menurut Prabowo, bukan tanpa alasan. Ia mencermati fenomena yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Seperti demo besar-besaran terkait penistaan agama, yang menyeret nama Ahok.
Oleh sebab itu, ia mengatakan, untuk masa depan yang lebih baik, Ahok sebaiknya tidak lagi menjadi gubernur di periode selanjutnya.
"Saya kira, demi masa depan yang baik, Pak Ahok cukup satu periode saja lah," kata Prabowo saat menghadiri acara deklarasi dukungan Komunitas Kristiani untuk Anies-Sandi di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 11 April 2017.
Prabowo mengakui, memang ia dulu mendukung Ahok untuk maju menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, mendampingi pria yang sekarang menjadi Presiden RI, Joko Widodo.
Namun, setelah melihat perkembangan yang ada saat ini, ia menilai Ahok tidak pantas memimpin DKI.
"Saya juga yang dulu mencalonkan Ahok. Saya dulu ingin buktikan kalau kita Pancasila, ingin buktikan ke semua orang. Tapi, ya sudah lah. Sekarang jangan kita lihat ke belakang. Kita perlu pemimpin baik, pemimpin yang sopan dan tidak sombong," ujarnya.
Sumber "viva.co.id"
Prabowo: Pergantian Jabatan Jangan Dibikin Tegang=
Written By Register Center on Senin, 10 April 2017 | 08.19
Perbedaan itu adalah hal biasa.
Nasional, fajarbangsa.co.id – Ketua Umum
Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan, pertemuannya dengan
sejumlah tokoh nasional untuk menyamakan pandangan, terkait situasi
politik yang belakangan ini dihadapkan dengan isu perpecahan.
Menurut Prabowo, langkahnya mengundang sejumlah tokoh nasional, hanya ingin menegaskan bahwa rasa persatuan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah menjadi kewajiban seluruh masyarakat.
"Komitmen bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bagi kita adalah harga mati. NKRI harga mati. Tidak ada di antara kita berpikir tentang sektarianisme atau ingin memecah belah bangsa," kata Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 10 April 2017.
Mantan danjen Kopassus itu menegaskan, perbedaan itu adalah hal biasa. Ia lantas mengaitkan hal itu dengan pemilihan kepala daerah yang seharusnya dilaksanakan tanpa saling menyerang, sehingga berdampak pada masyarakat. "Pergantian jabatan jangan dibikin tegang. Gonta-ganti hal yang biasa," kata Prabowo.
Dalam acara itu, hadir sejumlah tokoh. Mereka di antaranya Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, politikus senior Partai Amanat Nasional Amien Rais, mantan Panglima TNI yang juga politikus Partai Gerindra Djoko Santoso serta mantan menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Kwik Kian Gie.
Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara yang jatuh pada 19 April 2017 diharapkan jauh dari tindakan kecurangan yang dilakukan berbagai pihak.
Masyarakat, kata dia, harus menentukan calon pemimpinnya tanpa harus dibayangi rasa takut, karena adanya intimidasi oleh sekelompok masyarakat. "Karena itu untuk tidak mengeskalasi suasana ketegangan, kami berharap tanggal 19 April kita jalankan dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya," ujarnya.
Dia menambahkan, "Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada money politic, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada penyebaran rasa takut."
Menurut Prabowo, langkahnya mengundang sejumlah tokoh nasional, hanya ingin menegaskan bahwa rasa persatuan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah menjadi kewajiban seluruh masyarakat.
"Komitmen bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bagi kita adalah harga mati. NKRI harga mati. Tidak ada di antara kita berpikir tentang sektarianisme atau ingin memecah belah bangsa," kata Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 10 April 2017.
Mantan danjen Kopassus itu menegaskan, perbedaan itu adalah hal biasa. Ia lantas mengaitkan hal itu dengan pemilihan kepala daerah yang seharusnya dilaksanakan tanpa saling menyerang, sehingga berdampak pada masyarakat. "Pergantian jabatan jangan dibikin tegang. Gonta-ganti hal yang biasa," kata Prabowo.
Dalam acara itu, hadir sejumlah tokoh. Mereka di antaranya Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, politikus senior Partai Amanat Nasional Amien Rais, mantan Panglima TNI yang juga politikus Partai Gerindra Djoko Santoso serta mantan menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Kwik Kian Gie.
Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara yang jatuh pada 19 April 2017 diharapkan jauh dari tindakan kecurangan yang dilakukan berbagai pihak.
Masyarakat, kata dia, harus menentukan calon pemimpinnya tanpa harus dibayangi rasa takut, karena adanya intimidasi oleh sekelompok masyarakat. "Karena itu untuk tidak mengeskalasi suasana ketegangan, kami berharap tanggal 19 April kita jalankan dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya," ujarnya.
Dia menambahkan, "Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada money politic, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada penyebaran rasa takut."
Sumber "VIVA.co.id"
Hari Pertama Tugas, Nahrizal Menghadap Bupati Kerinci
Written By Register Center on Kamis, 25 Februari 2016 | 03.59
 |
| Drs. Nahrizal Kemenag Kabupaten Kerinci |
VA.com Kerinci - Hari pertama melaksanakan tugas mengemban amanah menggantikan posisi Drs. H. Suardin sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, Drs. Nahrizal yang juga masih menjabat sebagai Kepala Seksi PAIS Kankemenag Kabupaten Kerinci menyambangi Bupati Kerinci, Dr. Adirozal, M.Si.
Diruang Dinas Bupati Kerinci, Adirozal menyambut baik kedatangannya tersebut. Saat berbincang-bincang Bupati Kerinci mengharapkan Kementerian Agama Kabupaten Kerinci kedepannya mampu meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dibidang Keagamaan.
“Terima kasih sudah bersilaturrahim kesini, dihari pertama Bapak Nahrizal menjalankan tugas. Memang betul kita perlu menjalin kerjasama yang erat, terutama sekali dibidang keagamaan. Kita harus selalu bertukar informasi,” ujar Bupati.
Drs. Nahrizal menyampaikan bahwa di dalam kepemimpinannya, Kementerian Agama Kabupaten Kerinci siap meningkatkan jalinan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan mendukung program Bupati Kerinci dalam mewujudkan Kerinci yang lebih baik. (Tim)
Editor : (Redaksi)
Drs. Nahrizal Pengganti Drs Suardin Sebagai Kepala Kantor (KAKAN) Kementerian Agama Kabupaten Kerinci
Written By Register Center on Rabu, 24 Februari 2016 | 09.07
 |
| Drs. Nahrizal Kakan Kemenag Kerinci |
VA.com KERINCI - Kepala Kantor (Kakan) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kerinci, H Suardin dibebas tugaskan dari jabatannya oleh Kemenag RI.
Pembebasan tugas itu berdasarkan SK yang ditandatangani Sekjen Kemenag RI dengan nomor B.II/3/PDJ/01074.
Data yang diterima VA.com, posisi Kakan Kemenag Kerinci ini akan digantikan oleh Drs Nahrizal, yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) Kantor Kemenag Kabupaten Kerinci. Sementara H Suardin pindah tugas sebagai pegawai atau staf pada Kanwil Kemenag Provinsi Jambi.
"Iya, penggantinya Drs Nahrizal, beliau sudah terima SK dari Kanwil Kemenag Jambi. Suardin sendiri akan bertugas di Kanwil sebagai staf," ujar sumber terpercaya di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Jambi kepada VA.com.(red). sumber (kg)
TJAHJO KUMOLO MINTA KEPALA DAERAH TIDAK ASAL COPOT PASANG PEJABAT DI PEMERINTAHANNYA.
Written By Register Center on Senin, 22 Februari 2016 | 08.12
 |
| Mendagri Tjahjo Kumolo |
Terkait itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau agar kepala daerah terpilih tidak asal copot-pasang pejabat tinggi di tubuh pemerintahannya usai dilantik, demi melanggengkan praktik politik balas jasa.
"Harus dipertimbangkan dengan matang, jangan asal ganti, memasukkan orang tanpa lewat mekanisme," kata Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara 7, Jakarta Pusat, Senin 22 Februari 2016.
Tjahjo menerangkan bahwa pada dasarnya, mutasi atau pergantian perjabat usai pelantikan memang diperbolehkan. Walaupun ada larangan selama enam bulan pertama, bagi kepala daerah untuk melakukan mutasi jabatan aparaturnya. Hanya saja kata dia memang ada mekanisme yang harus ditaati.
"Pada prinsipnya, ini boleh. Tapi untuk eselon II kan harus ada mekanismenya sesuai UU ASN (Undang-undang Aparatur Sipil Negara). Itu bagi yang memang sudah terisi, kalau yang kosong, yang pelaksana tugas (Plt) kan boleh saja," kata dia.
Didalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sendiri diatur mengenai penggantian pejabat pimpinan tinggi sebagai berikut:
Pasal 116
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. (_red) (sumber, viva.co.id)
(2) Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.
Pasal 117
(1) Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Pasal 118
(1) Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
(3)Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali.
(4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Irham Dilmy mengkhawatirkan fenomena program balas jasa dan balas dendam yang dilakukan oleh kepala daerah baru yang terdiri dari 7 Gubernur dan Wakil Gubernur, 199 Bupati dan Wakil Bupati / Wali Kota dan Wakil Wali Kota pasca dilantik. Alasannya menurut dia, fenomena tersebut bukan hal baru dan sudah lazim terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. (_iin)
Film ‘2014’ lalu Bercerita Konflik Politik di Indonesia
Written By Register Center on Minggu, 14 Februari 2016 | 08.25
Film '2014: Siapakah di Atas Presiden? itu, disutradari Hanung Bramantyo dan Rahabi Mandra. Film produksi Mahaka Pictures itu bercerita tentang seorang politikus, Bagas Notolegowo (Ray Sahetapy) yang berambisi menjadi seorang presiden Indonesia, untuk dapat memberantas korupsi.
Memiliki integritas yang baik dan dicintai oleh rakyat, membuat banyak lawannya merasa iri dan takut kalah dalam persaingan pemilu presiden tersebut. Sehingga Bagas pun dijebak dalam sebuah konspirasi politik.
Sosok presiden Indonesia yang bernama Jusuf Syahrir (Deddy Sutomo) itu pun tidak kuasa untuk bertindak banyak, ketika sudah melihat adanya upaya kecurangan yang terjadi. Hal tersebut membuat calon presiden lain, Faisal Abdul Hamid (Rudy Salam) mampu membuat strategi politik baru untuk dapat memecah suara dukungan Bagas yang tengah terlibat kasus kriminalisasi.
Melihat adanya kejanggalan yang terjadi dengan Ayahnya, membuat Putra sulung Bagas yaitu Ricky Bagaskoro (Rizky Nazar) tidak tinggal diam. Ricky memutuskan untuk menelusuri kasus tersebut diam-diam. Upaya ini mempertemukan Ricky dengan seorang pengacara terbaik bernama Krishna Dorojatun (Donny Damara).
Di film '2014' Rio Dewanto justru menjadi pembunuh bengis dan kejam bernama Satria, hampir seluruh adegan Rio tanpa dialog. Hanya ada pukulan, tembakan dan aksi kejar-kejaran yang full action. Keanehan pun sempat dirasakan Rio.
"Jujur jauh lebih susah. Agak berpikir waktu terima tawaran ini. Karena enggak ada dialog. Padahal dialog membantu peran lebih hidup," ucapnya dalam screening film 2014 di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan
indopos
